Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

 

Oleh Miftahuddin*

1.      Latar Belakang

Kedatangan bangsa barat memang telah membawa kemajuan teknologi. Tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil penjajahannya, bukan untuk kemakmuran bangsa yang dijajah. Begitu pula dibidang pendidikan itu adalah Westernisasi dan keristenisasi yakni untuk kepentingan barat dan Nasrani.

Lahirnya beberapa organisasi Islam di Indonesia lebih banyak didorong oleh tumbuhnya sikap patriotisme dan rasa nasionalisme serta sebagai respon  terhadap kepincangan-kepincangan yang ada di kalangan masyarakat Indonesia pada akhir abad ke 19 yang mengalami kemmunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintah kolonial Belanda.

2.      Tujuan Penulisan

Untuk menambah pengetahuan mengenai pendidikan Islam di Indonesia. Sebagai bekal dalam menjalani pendidikan. Agar dapat berperan aktif dalam memajukan pendidikan Islam.

 

 

 

BAB II

MATERI INTI

1.      Organisasi dan Pendidikan Islam

Lahirnya beberapa organisasi Islam di Indonesia lebih banyak di dorong oleh tumbuhnya sikap patriotisme dan rasa nasionalisme serta sebagai respon terhadap kepincangan-kepincangan yang ada di kalangan masyarakat Indonesia pada akhir abad ke 19 yang mengalami kemunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintah kolonial Belanda. Langkah pertama diwujudkan dalam bentuk kesadaran berorganisasi.

Walaupun banyak cara yang ditempuh oleh pemerintah kolonial waktu itu untuk membendung pergolakan rakyat Indonesia melalui media pendidikan, namun tidak banyak membawa hasil. Malahan berakibat sebaliknya makin menumbuhkan kesadaran tokoh-tokoh organisasi Islam untuk melawan penjajah Belanda. Dengan cara menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan rasa nasionalisme di kalangan rakyat dengan melalui pendidikan. Dengan sendirinya kesadaran berorganisasi yang dijiwai oleh perasaan nasionalisme yang tinggi, menimbulkan perkembangan da era baru di lapangan pendidikan dan pengajaran. Dan dengan demikian lahirlah perguruan-perguruan nasional, yang ditopang oleh usaha-usaha swasta (partikelir) menurut istilah waktu itu yang berkembang pesat sejak awal tahun 1900an.

Para pemimpin pergerakan Nasional sadar bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bersifat Nasional harus segera dimasukan dalam agenda perjuangannya. Maka lahirlah sekolah. Sekolah partikelir atas usaha para perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu semula memiliki 2 corak, yaitu :

I.        Sesuai dengan Haluan Politik

-         Taman Siswa, yang pertama didirikan di Yogyakarta

-         Sekolah Serikat Rakyat di Semarang, yang berhaluan Komunis.

-         Ksatrian Institut, yang didirikan oleh Dr. Douwes Dekker (Dr. Setia Budi) di Bandung.

-         Perguruan Rakyat, di Jakarta dan Bandung.

II.     Sesuai dengan Tuntutan / Ajaran Agama (Islam)

-         Sekolah-sekolah Serikat Islam

-         Sekolah-sekolah Muhammadiyah

-         Sumatera Tawalib di Padang Panjang

-         Sekolah-sekolah Nahdhatul Ulama

-         Sekolah-sekolah Persatuan Umat Islam (PUI)

-         Sekolah-sekolah Al-Jami’atul Wasliyah

-         Sekolah-sekolah Al-Irsyad

-         Sekolah-sekolah Normal Islam

Organisasi-organisasi yang berdasarkan sosial keagamaan yang banyak melakukan aktivitas kependidikan Islam.

1. Al-Jami’at Al-Khairiyah

Didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905. anggota organisasi ini mayoritas orang-orang Arab, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk setiap muslim menjadi anggota tanpa diskriminasi asal-usul. Meskipun tujuan asalnya hanya mengenai pendidikan agama, tetapi usaha Jami’at Khair kemudian meluas sampai kepada mengurus penyiaran Islam, perpustakaan dan surat kabar. (26 Januari 1913).

2. Al-Islah Wal Irsyad

Didirikan pada tahun 1914 dan pada tahun 1915 berdirilah sekolah Al-Irsyad yang pertama di Jakarta, yang kemudian disusul oleh beberapa Sekolah dan pengajian lain yang sehaluan dengan itu. Gerakan ini membawa kesadaran dan keinsyafan dalam kalangan alim ulama khususnya dan golongan Islam umumnya.

3. Persyerikatan Ulama

Merupakan perwujudan dari gerakan pembaharuan di daerah Majalengka, Jawa Barat yang dimulai pada tahun 1911 atas inisiatif Kyai Haji Badul Halim. Pada tahun 1924 persyerikatan ulama secara resmi meluaskan daerah operasinya ke seluruh Jawa dan Madura, dan pada tahun 1937 meluas keseluruh Indonesia. Organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang pendidikan, tetapi juga bergerak di bidang sosial yaitu dengan dibukanya rumah anak yatim.

4. Muhammadiyah

Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 1912 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1330H, oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo.

5. Nahdhatul Ulama

Didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344H atau 23 Januari 1926 M di Surabaya. Pendirinya adalah alim ulama dari tiap-tiap daerah di Jawa Timur. Latar belakang didirikannya organisasi ini semula adalah sebagai perluasan dari suatu Komite Hijaz yang dibangun dengan 2 tujuan :

-         Untuk mengimbangi Komite Khilafat yang secara berangsur-angsur jatuh ketangan golongan pembaharuan.

-         Untuk berseru kepada Ibnu Sa’ud, penguasa baru di tanah Arab, agar kebiasaan beragama secara tradisi dapat diteruskan

6. Persatuan Islam

Persis didirikan secara resmi pada tanggal 12 September 1923 di Bandung, oleh sekelompok orang yang berminat dalam studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Zamzam dan Muhammad Yunus. Berbeda dengan organisasi-organisasi lain yang berdiri pada awal abad ke-20, Persis mempunyai ciri tersendiri, dimana kegiatannya di titik beratkan pada pembentukan faham keIslaman.

Salah satu usaha Persis untuk mewujudkan cita-citanya, ialah mendirikan lembaga pendidikan, baik berupa sekolah, kursus, kelompok studi atau diskusi, pengajian dan pesantren. Sekitar tahun 1927, Persis telah mempunyai kelompok diskusi keagamaan yang diikuti oleh anak-anak muda yang telah menjalani masa studinya di sekolah-sekolah menengah pemerintah dan yang ingin memperlajari Islam secara sunguh-sungguh.

2.      Pendidikan Islam Sebelum Penjajahan Eropa

Pada awal berkembangnya agama Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan secara informal. Didikan dan ajaran Islam diberikan dengan perbuatan, contoh dan keteladanan. Pendidikan dan pengajaran Islam secara Informal ini ternyata membawa hasil yang sangat baik, karena dengan berangsur-angsur tersebarlah agama Islam keseluruh kepulauan Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Maluku.

Karena dengan cepatnya Islam tersebar diseluruh Indonesia, maka banyaklah didirikan tempat-tempat ibadah seperti Mesjid, Langgar atau Surau, yang mana tempat-tempat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai tempat pendidikan yang sangat sederhana. Modal pokok yang mereka miliki hanya semangat menyiarkan agama dan semangat menuntut ilmu bagi yang belum memilikinya.

Tempat-tempat pendidikan Islam seperti inilah yang menjadi embrio terbentuknya system pendidikan pondok pesantren dan pendidikan Islam yang formal yang berbentuk madrasah atau sekolah yang berdasar keagamaan.

Usaha untuk menyelenggarakan pendidikan Islam menurut rencana yang teratur sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1476 dengan berdirinya Bayangkara Islah di Bintara Demak yang ternyata merupakan organisasi pendidikan Islam yang pertama di Indonesia. Dalam rencana kerja dari Bayangkara Islah disebutkan bahwa supaya mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat maka didikan dan ajaran Islam harus dibeikan melalui jalan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat itu asal tidak menyalahi hokum syara.

Untuk merealisasikan rencana ini, maka pada suatu Sidang Dewan Walisongo dan Kerajaan Demak, memutuskan bahwa semua cabang kebudayaan Nasional yakni filsafat hidup, kesenian, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan sebagainya sedapat mungkin diisi dengan anasir-anasir pendidikan dan pengajaran agama Islam. Kebijaksanaan Wali-wali menyiarkan agama dan memasukan anasir-anasir pendidikan dan pengajaran Islam dalam segala cabang kebudayaan nasional Indonesia, sangatlah memuaskan, sehingga agama Islam tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.

3.      Pendidikan Islam di Zaman Penjajahan

Kedatangan bangsa barat memang telah membawa kemajuan teknologi. Tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil penjajahannya, bukan untuk kemakmuran bangsa yang dijajah. Begitu pula dibidang pendidikan, mereka memperkenalkan system dan metode baru tetapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah yang murah dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari barat. Apa yang mereka sebut pembaruan pendidikan itu adalah Westernisasi dan Kristenisasi yakni untuk kepentingan Barat dan Nasrani, dua motif inilah yang mewarnai kebijaksanaan penjajah Barat di Indonesia selama ± 3,5 abad.

Pada tahun 1882 M pemerintah Belanda membentuk suatu Badan Khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan Pendidikan Islam yang disebut Pries Terraden. Atas nasihat dari Badan inilah maka pada tahun 1905 pemerintah mengeluarkan peraturan yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran (pengajian) harus minta izin terlebih dahulu. Pada tahun-tahun itu memang sudah terasa adanya ketakutan dari pemerintah Belanda terhadap kemungkinan kebangkitan pribumi.

Pada tahun 1925 pemerintah mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan agama Islam yaitu bahwa tidak semua orang (Kyai) boleh memberikan pelajaran mengaji. Peraturan itu mungkin disebabkan oleh adanya gerakan organisasi pendidikan Islam yang sudah tampak tumbuh.

Jika kita melihat peraturan-peraturan pemerintah Belanda yang demikian ketat mengenai pengawasan, tekanan dan pemberantasan aktivitas Madrasah dan pondok pesantren di Indonesia, maka seolah-olah dalam tempo yang tidak lama, pendidikan Islam akan menjadi lumpuh. Akan tetapi yang dapat disaksikan dalam sejarah adalah keadaan yang sebaliknya. Masyarakat Islam di Indonesia pada zaman itu laksana air hujan atau air bah yang sulit dibendung.

Jiwa Islam tetap terpelihara dengan baik. Para ulama bersikap non cooperative dengan Belanda. Mereka menyingkir dari tempat yang dekat dengan Belanda. Mereka mengharamkan kebudayaan yang dibawa oleh Belanda dengan berpegang kepada hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya “Barangsiapa yang menyerupai suatu golongan maka ia termasuk golongan tersebut.” (Riwayat Abu Dawud dan Imam Hiban). Mereka tetap berpegang pada ayat Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 51 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah orang Yahudi dan Nasrani engkau angkat sebagai pemimpinmu.”

4.      Pendidikan Islam di Zaman Kemerdekaan

Pendidikan agama Islam untuk sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. sebelum itu pendidikan Agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang, berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah.

Pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua Menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa Pendidikan Agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat = SD) sampai kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan di Indonesia belum mantap sehingga SKB dua Menteri tersebut belum dapat berjalan dengan semestinya. Daerah-daerah diluar Jawa masih banyak yang memberikan pendidikan Agama mulai dari kelas 1 SR.

Pemerintah membentuk majelis pertimbangan pengajaran agama islam pada tahun 1947, yang di pimpin oleh Kihajar Dewantara dari Departemen      P dan K dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya untuk mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan sekolah umum.

Pada tahun 1950 kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia, maka rencana pendidikan Agama untuk seluruh wilayah Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya Panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr.Hadi dari Departemen P dan K, untuk menyempurnakan kurikulumnya maka dibentuk panitia yang dipimpin oleh KH. Imam Zarkasyi dari Pondok Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952.

Berdasarkan tekad dan semangat tersebut maka kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya makin memperoleh tempat yang kokoh dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada umumnya. Dalam siding-sidang MPR yang menyusun GBHN pada tahun 1973 – 1978 dan 1983 yang menegaskan bahwa pendidikan Agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah Negeri dalam semua tingkat (Jenjang) pendidikan

 

 

 

BAB III

KESIMPULAN

 

Secara garis besarnya sejarah pendidikan Islam di Indonesia terbagi dalam beberapa masa :

1.      Pendidikan Islam di masa penjajahan. Pada masa ini Pendidikan Islam mendapatkan tekanan yang cukup berat dari pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun-tahun itu memang sudah terasa adanya ketakutan dari pemerintah Belanda terhadap kemungkinan kebangkitan pribumi. Walaupun mendapatkan tekanan yang cukup berat dari pemerintah kolonial Belanda, masyarakat Islam di Indonesia pada masa itu laksana air hujan atau air bah yang sulit dibendung. Para ulama bersikap non cooperative dengan Belanda. Mereka mengharamkan kebudayaan yang dibawa oleh Belanda.

2.      Pendidikan Islam di masa kemerdekaan

Pada tahun 1950 kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia. Maka rencana Pendidikan Agama untuk seluruh wilayah Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh    Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen P dan K. Untuk menyempurnakan kurikulumnya maka dibentuk panitia yang dipimpin oleh KH. Imam Zarkasyi dari Pondok Gontor Ponorogo. Berdasarkan tekad dan semangat tersebut maka kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya makin memperoleh tempat yang kokoh dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada umumnya. Hal ini terbukti dengan disahkannya Pendidikan Agama Menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua tingkat pendidikan. 

 

* Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang